Gejolak politik kembali mengguncang Thailand. Gelombang demonstrasi dan ketidakpuasan publik menguat terhadap pemerintahan Perdana Menteri perempuan yang dikenal luas karena kecantikannya, karisma, dan gaya kepemimpinan modern. Namun kini, pujian itu berubah menjadi desakan: “Turun dari jabatan!”
PM Araya, sosok yang sebelumnya dielu-elukan sebagai simbol kemajuan politik gender di Asia Tenggara, kini menghadapi badai kritik dari berbagai penjuru—baik dari oposisi, kelompok mahasiswa, maupun sebagian besar masyarakat sipil.
Akar Krisis: Janji Tak Terpenuhi dan Ketegangan Internal
Kekecewaan terhadap pemerintahan Araya tidak terjadi dalam semalam. Sejak awal masa jabatannya, ia mengusung janji perubahan menyeluruh dalam bidang ekonomi, demokratisasi, serta kebebasan sipil. Namun dalam dua tahun terakhir, rakyat menilai tidak ada perubahan signifikan.
Tingkat inflasi yang meroket, stagnasi upah minimum, serta kebijakan sensor media yang semakin ketat menjadi titik balik kepercayaan publik.
“Kami menginginkan pemimpin yang tidak hanya cantik di luar, tapi juga kuat dalam prinsip dan keputusan,” ujar Nattawut, seorang mahasiswa hukum dalam aksi unjuk rasa di Bangkok.
Unjuk Rasa Membesar, Desakan Mundur Menggema
Demonstrasi yang semula kecil kini membesar menjadi gerakan nasional. Ribuan warga turun ke jalan menuntut reformasi menyeluruh. Pusat kota Bangkok dipenuhi poster dan spanduk bertuliskan “Araya Must Go” dan “Thailand Deserves Better”.
Oposisi politik juga memanfaatkan momentum ini dengan meluncurkan mosi tidak percaya yang kini dibahas di parlemen. Beberapa politisi senior menyebut kepemimpinan Araya “tidak tegas” dan “dipenuhi keputusan populis yang gagal menyentuh akar masalah.”
Respons PM Araya: Tegas atau Terjepit?
Dalam pidato resminya di kantor pemerintahan, Araya menyampaikan bahwa ia tidak akan mengundurkan diri, namun terbuka untuk dialog dengan semua pihak. Ia juga menuduh pihak oposisi mempolitisasi sentimen publik untuk kepentingan elektoral semata.
“Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang perempuan, tetapi sebagai pemimpin yang dipilih rakyat,” tegas Araya, menahan emosi.
Namun, banyak pihak menilai pernyataan tersebut belum cukup untuk meredakan ketegangan. Apalagi, beberapa pejabat dalam kabinetnya sendiri dikabarkan mulai mengambil jarak.
Media Internasional Menyorot
Krisis ini tak luput dari perhatian global. Media internasional menyorot bagaimana Thailand yang dikenal stabil secara ekonomi kini berada di ambang gejolak sosial-politik besar. Beberapa pengamat menyebut krisis ini bisa menjadi momen penting bagi sejarah demokrasi Thailand—apakah kembali mundur, atau justru menemukan arah baru.
Masa Depan Politik Thailand Dipertaruhkan
Krisis politik yang melilit PM Araya kini menjadi ujian berat bagi demokrasi Thailand. Di tengah tuntutan transparansi, reformasi, dan partisipasi publik yang makin tinggi, hanya pemimpin yang mampu mendengar dan bergerak cepat yang akan bertahan.
Wajah cantik di pucuk pemerintahan tak lagi cukup. Rakyat Thailand menginginkan ketegasan, solusi konkret, dan keberanian mengambil keputusan penting demi masa depan bangsa.
