Desakan publik terhadap pemerintah untuk mencabut izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat, kian menguat. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menjadi sorotan utama setelah beberapa kelompok masyarakat, organisasi lingkungan, dan tokoh adat menyuarakan penolakan keras terhadap aktivitas pertambangan di wilayah yang dikenal sebagai salah satu surga ekowisata dunia.
Keindahan Alam yang Terancam Eksploitasi
Raja Ampat bukan sekadar destinasi wisata. Wilayah ini menyimpan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, terumbu karang yang spektakuler, dan komunitas adat yang hidup berdampingan secara harmonis dengan alam. Rencana atau pemberian izin pertambangan di kawasan ini dinilai sebagai langkah mundur dalam upaya perlindungan lingkungan dan kearifan lokal.
Aktivitas eksploitasi nikel di area sensitif seperti Raja Ampat menimbulkan kekhawatiran luas akan kerusakan ekosistem laut, deforestasi, dan pencemaran air, yang akan berdampak jangka panjang terhadap mata pencaharian masyarakat lokal serta industri pariwisata berkelanjutan.
Gelombang Penolakan: Dari Aktivis hingga Masyarakat Adat
Desakan agar izin tambang dicabut secara permanen datang dari berbagai arah. Koalisi organisasi lingkungan seperti WALHI, Greenpeace Indonesia, hingga jaringan masyarakat adat lokal telah mengeluarkan pernyataan sikap resmi. Mereka menuntut agar pemerintah mengutamakan keberlanjutan ekologis daripada mengejar investasi yang bersifat merusak.
“Menambang di Raja Ampat sama saja dengan menghancurkan masa depan Papua dan Indonesia. Tidak ada nilai nikel yang sebanding dengan kerusakan lingkungan di sini,” ujar seorang tokoh adat setempat dalam konferensi pers baru-baru ini.
Sementara itu, warganet dan influencer lingkungan juga ikut angkat suara, menjadikan tagar #SaveRajaAmpat dan #CabutIzinTambang sempat menjadi trending di media sosial.
Bahlil: Di Antara Kepentingan Ekonomi dan Kelestarian Alam
Menteri Bahlil, yang berasal dari Papua, sebelumnya menyampaikan bahwa pemberian izin tambang harus mempertimbangkan aspek keadilan ekonomi untuk masyarakat daerah. Namun, di tengah gelombang protes, ia diminta untuk mengambil langkah tegas dan mencabut izin tambang secara permanen, bukan hanya menangguhkan sementara.
Publik menilai, keberpihakan terhadap investasi tak boleh mengorbankan ekosistem alam yang tak tergantikan. Keputusan Bahlil akan menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah benar-benar berkomitmen pada prinsip pembangunan berkelanjutan.
Tuntutan untuk Moratorium Nasional di Wilayah Konservasi
Selain Raja Ampat, banyak suara juga mendesak moratorium nasional terhadap izin pertambangan di seluruh wilayah konservasi dan ekowisata penting di Indonesia. Hal ini sejalan dengan semangat transisi energi hijau yang tidak boleh mengorbankan hutan tropis dan ekosistem laut.
Pemerintah didorong untuk mencari solusi ekonomi yang tidak destruktif, seperti pengembangan ekowisata berbasis komunitas, energi terbarukan, serta industri kreatif yang menghormati kearifan lokal.
Menyelamatkan Raja Ampat adalah Menyelamatkan Masa Depan
Raja Ampat adalah aset dunia yang tak ternilai. Kerusakan akibat tambang tidak hanya akan merugikan masyarakat Papua, tapi juga generasi Indonesia secara keseluruhan. Pilihan kini ada di tangan pemangku kebijakan—apakah akan berpihak pada alam dan rakyat, atau pada keuntungan jangka pendek dari eksploitasi tambang.
