Proyek Strategis Nasional (PSN), yang seharusnya menjadi simbol kemajuan pembangunan dan kemudahan investasi, justru tercoreng oleh dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum di lingkungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon. Skandal ini mengguncang kepercayaan investor dan menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas perlindungan hukum di Indonesia.
PSN: Janji Kemudahan yang Tertunda?
Proyek Strategis Nasional merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Di atas kertas, PSN menjanjikan segala bentuk kemudahan—dari perizinan hingga jaminan keamanan hukum.
Namun, realitas di lapangan tidak selalu selaras. Di Cilegon, sebuah kota industri penting di Banten, PSN justru tersandung praktik pungli. Oknum yang diduga terkait dengan Kadin setempat diduga meminta sejumlah uang dari pihak investor dan kontraktor dengan dalih “pengamanan” atau “dukungan proyek.” Padahal, kewenangan tersebut sama sekali tidak termasuk dalam fungsi resmi Kadin sebagai mitra strategis dunia usaha.
Kadin Cilegon Disorot
Meski belum ada pernyataan resmi dari pimpinan Kadin pusat, nama Kadin Cilegon terlanjur tercoreng. Dugaan ini memperkuat anggapan bahwa organisasi bisnis yang seharusnya menjadi jembatan antara pengusaha dan pemerintah justru bertransformasi menjadi penghambat investasi lewat tekanan non-formal dan praktik tidak etis.
Pihak kepolisian disebut sedang mendalami laporan yang masuk dari sejumlah pelaku usaha yang merasa dirugikan. Beberapa dokumen, rekaman komunikasi, serta bukti transfer dana tengah dikaji sebagai bahan penyidikan awal.
“Ini bukan sekadar pelanggaran etik. Kalau benar terjadi, ini adalah bentuk sabotase terhadap program nasional,” ujar seorang pengamat hukum dari Universitas Indonesia.
Cermin Retak Penegakan Hukum
Skandal ini memperlihatkan masalah yang lebih dalam: lemahnya penegakan hukum dalam ekosistem investasi di daerah. Ketika otoritas lokal atau organisasi yang seharusnya mendukung malah terlibat dalam pemalakan, maka PSN yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan justru menjadi alat pemerasan terselubung.
Ketidakjelasan sanksi, lambatnya penanganan aparat, dan tidak adanya tindakan tegas dari instansi terkait memperkuat persepsi bahwa hukum masih belum cukup tajam untuk menyentuh pelaku “berkerah putih”.
Efek Domino untuk Investasi
Lebih dari sekadar skandal lokal, isu ini bisa berdampak pada persepsi investor asing. Jika pungli masih menjadi bagian dari “biaya tak terlihat” dalam proyek pemerintah, maka daya saing Indonesia dalam menarik investasi akan menurun drastis, terutama jika dibandingkan dengan negara tetangga yang memiliki sistem hukum dan birokrasi yang lebih transparan.
Asosiasi Pengusaha Nasional bahkan telah menyerukan agar Presiden turun tangan dan mengevaluasi Kadin daerah yang terbukti menyalahgunakan peran dan wewenangnya.
Skandal pungli yang menyeret nama Kadin Cilegon dalam proyek PSN adalah lebih dari sekadar praktik nakal di daerah. Ini adalah alarm keras bahwa sistem penegakan hukum di sektor investasi masih memiliki celah lebar yang bisa dimanfaatkan oleh oknum. Tanpa penanganan tegas dan reformasi sistemik, cita-cita Indonesia sebagai negara ramah investasi bisa kandas di tengah jalan, tenggelam oleh ulah segelintir yang memanfaatkan kekuasaan demi keuntungan pribadi.
